Berita Rotan dan Produk Rotan, Mebel dan Kerajinan Indonesia

BEBERAPA PENGUSAHA NGOTOT TETAP EXPORT DITUTUP, APRI MINTA KELEBIHAN PASOK TETAP BOLEH DI EXPORT

Jakarta, 5 April 2012. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR-RI perihal kondisi rotan saat ini, dihadiri oleh unsur pemerintah Kementerian Perdagangan, Kementerian   Perindustrian, APRI, ASMINDO, maupun pengusaha rotan Cirebon.

Dalam pertemuan tersebut pimpinan sidang yang dipimpin oleh Aria Bima, mereka mempertanyakan mengapa rotan menjadi langka dan hilang di pasaran. Masalah ini sangat klasik dikarenakan bahan baku rotan yang diserap pasar dalam negeri hanya 7 jenis, sedangkan jenis rotan terdapat puluhan, sehingga banyak yang tidak terbeli.  Akibatnya petani pemungut rotan hanya mendapat penghasilan dari sebagian kecil rotan yang dipungutnya. Akibatnya mereka merasa rugi dan berhenti berusaha.  Di sisi lain   banyak produsen furnitur rotan yang beralih membuat rotan plastik.

Kelangkaan rotan juga di pengaruh oleh kebijakan pemerintah tentang pengawasan yang luar biasa ketat oleh surveyor independen yang dalam hal ini SUCOFINDO berdasarkan Permendag Nomor 36/M-DAG/PER/11/2011 tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau. Padahal rotan masih di dalam hutan, akan diangkut ke industri harus membuat LS (Laporan Surveyor) ke Sucofindo. Mengapa hanya rotan yang diperlakukan seperti itu? Mengapa barang subsidi seperti seperti “pupuk dan minyak” yang sering di selundupkan justru tidak di awasi seperti ini. Ada apa?

Kita agak ragu dikarenakan yang teriak teriak itu adalah produsen rotan plastik dimana akibat adanya rotan plastik yang membuat pasaran rotan alam berkurang. Kita harapkan rotan sentetis dikenakan pajak yang tinggi. Selama ini kalau impor rotan plastik mereka mengunakan Form E untuk menghindari pajak import, negara tidak dapat apa-apa .

Produk Rotan plastik  seperti di negera maju harus dikenakan pajak lingkungan  yang cukup tinggi, ungkap Rudyzar agak kesal. Bahkan sampai saat ini dari tanggal 28 Febuari saya mengajukan kompenen furniture dengan tujuan ekspor Timur Tengah, tidak pernah mendapat persetujuan dari SUCOFINDO. Ini ada apa? Padahal sengaja dibuat dalam komponen agar bisa menghemat biaya. Saya hanya menjual satu kursi 10 Ssd  untuk menghabiskan sisa rotan.

Saat ini Sucofindolah yang” untung” walaupun pengumpul rotan telah bangkurt , karena setiap rotan di angkut dari manapun mereka dapat uang dari APBN untuk biaya LS , yang seharusnya uang tersebut bisa digunakan untuk perbaikan jalan di perbatasan yang walau sudah 67 tahun merdeka – tetap rusak.

Saat ini, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan melansir Peraturan Menteri Perdagangan No.12/M-DAG/Per/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan PSDH pada 6 Maret 2012 lalu. Naik sampai 700% sampai 2000% kenaikan luar biasa tajam dibandingkan harga patokan lama. Selama ini rotan di jual pulau Jawa hanya Rp 6.000 perkilo sudah teriak. Apa lagi sekarang, pajak yang begitu tinggi. PSDH rotan Lambang sekarang ini Rp 427.500 per ton padahal sebelumnya hanya Rp 42.900/ton. Harga rotan lambang ditetapkan Rp 7.125/kg padahal ditingkat petani hanya Rp 1.400/kg dan di industri Rp 2.000/kg mentah.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mempersulit kegiatan rotan dan mempermudah rotan plastik beredar. Kita harus berpikir petani  pengumpul rotan di Sulawesi, Kalimantan dan Sumatra yang berjumlah sekitar 5 juta orang juga harus hidup dari mata rantai rotan. Sekarang ini rotan sudah tidak ada harga lagi dikarenakan kebijaksaan Kementerian Perdagangan tersebut. Lambat laun rotan hilang karena lebih baik usaha di kebun sawit   dan pertambangan lainnya. Petani enggan bekerja karena harga murah sementara pajaknya yang luar biasa tinggi .

Dalam pertemuan tadi pengusaha furnitur Cirebon tetap menganggap kebijakan Kementrian Perdagangan itu tepat. Mereka mendapatkan banyak order pesanan namun rotan tidak ada. Namun saat Julius Herman menunjukkan bahwa di Kalimantan masih terdapat 300 ton rotan yang tidak laku. Pengusaha Cirebon tadi bungkam. Bahkan saat Herman mengatakan siap menanggung tiket kunjungan Anggota Komisi 6 ke Kalimantan asal rotan tadi pasti dibeli.  Juga tidak ditanggapi serius oleh anggota Dewan.

Selama ini pemerintah telah mengumumkan kurang dari 2 bulan, nilai ekspor rotan olahan sudah tembus US$ 27 juta (Rp 243 miliar) atau 84% dari ekspor tahun sebelumnya.  Padahal mulai Januari 2012  pasokan rotan ke pulau Jawa sudah sangat sedikit, bahkan pengrajin saja sampai saat ini teriak  rotan tidak ada. Jadi bagaimana mungkin justru pemerintah mengatakan bahwa ekspor rotan meningkat pesat? Apakah yang dikirim  itu rotan plastik? Hanya Tuhanlah yang tahu.

Sebelum terbit Permendag Nomor : 35/M-DAG/PER/11/2011 belum pernah terjadi kehabisan bahan baku rotan. Seluruh bahan baku dikirim ke pulau Jawa sisanya baru diexport. Sekarang ini yang mati dua duanya: petani, pengumpul rotan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pengrajin rotan di pulau Jawapun mati. Yang untung produsen rotan imintasi (plastik). Mereka yang  berteriak minta rotan alam ditutup. Kiranya Permendag Nomor:35/M-DAG/PER/11/2011, Nomor:36/M-DAG/PER/11/2011dan No.12/M-DAG/Per/3/2012 harus segera direvisi supaya rotan alam hidup kembali, bukan rotan imitasi. Coba kita lihat rotan imitasi telah mengisi restoran, airport, perumahan, bank dan kantor pemerintah yang ada ungkap Rudyzar selaku koordinator APRI wilayah  Kalimantan.***

Additional information